Asita Minta Moratorium Izin Travel Agent NusaBali

Sementara izin biro perjalanan masih terbuka, saya berharap izin Aceta Bali dikeluarkan oleh provinsi/kota seperti sekarang.

Perhimpunan Agen Perjalanan dan Pariwisata Indonesia (DPD Asita) telah mengimbau kepada Dewan Pengelola Daerah Bali untuk memberlakukan larangan biro perjalanan atau biro perjalanan (BPW) baru. Tujuannya adalah untuk menghilangkan stres digital. Untuk alasan ini, agen perjalanan harus memiliki lisensi. Tidak seperti sekarang di provinsi/kota.

Isu tersebut dilontarkan DPD Asita Bali I Putu Winastra, Ketua Rapat Kerja Daerah Asita Bali 2023 di Hotel Prime Plaza, Sanar, Denpasar, Rabu (25/1). “Jadi ada aturan yang berlaku khusus untuk Bali. Jangan disamakan dengan suku,” kata Winastra, pengusaha wisata dari Desa Undisan di Kecamatan Tembuku Bonli.

Kalaupun izin biro perjalanan dibuka, izin tersebut diharapkan berasal dari provinsi dan bukan provinsi/kota. “Jadi kami sudah bicara dengan gubernur (Gubernur Wayan Koster) dan kepala pemerintahan kabupaten (Kadiparda Jokorda Bagus Pemayu),” ujarnya.

Asita Bali saat ini memiliki 420 anggota terdaftar. 220 pembaruan dilihat, menampilkan 170 bisnis yang sudah buka atau beroperasi. Winastra memperkirakan aktivitas bisnis biro perjalanan saat ini sekitar 70 persen, bukan 100 persen. Karena beberapa negara seperti China dibuka kemarin. Rakerda I DPD Asita Bali Tahun 2023 bertepatan dengan HUT Asita ke-51.

“Kami membahas Bali sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Lalu bagaimana Asita bisa merasakan paket wisata yang lebih alami? Ini bukan wisata massal," kata Vinastra. Pemerintah berharap pasir itu bisa dijual dengan harga setinggi itu. “Ini harapan kita,” kata Vinastra.

Menurutnya, banyak arah yang bisa ditutup untuk ini. Diantaranya adalah desa wisata yang kini menjadi salah satu ikon Bali. Tahun ini desa wisata 2022 berhasil meraih Penghargaan Nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kmenparkraf), yaitu Desa Sudazi (Buleleng) dan Desa Undisan (Bangi). Desa Karangsari (Badung) di sebelah timur.

“Ini salah satu produk wisata yang mengusung sustainable tourism. Ini dikemas untuk menawarkan sesuatu yang berbeda,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tokorda Bagus Pemayun mengatakan Aceta merupakan asosiasi pariwisata tertua di Indonesia. Oleh karena itu, Asita memimpin jalan mendorong pengorbanan. “Di Bali, awalnya memang bisa dibilang ini mass tourism. Ini sekarang mengarah pada pariwisata yang berkualitas," katanya.

Jokorda Bagus Pemayun dan Presiden Asita (Putu Winastra) mengaku bertemu dengan Gubernur Bali. "Gubernur sudah menginstruksikan Asita untuk mengantarkan paket tersebut ke pusat-pusat ekonomi Bali," katanya.

Paket ini tidak hanya ditujukan ke selatan (Bali bagian selatan) atau tempat lain. Tapi dia masuk pusat ekonomi. Oleh karena itu, pariwisata diharapkan berkembang di seluruh Bali. Sementara terkait izin BPW atau biro perjalanan, Tijok Bagus Pemayun mengklarifikasi bahwa izin BPW (agen perjalanan) akan ada di kabupaten/kota sesuai PP 5/2021. Menurut Tiyok Bagus Pemayun, Presiden Asita Putu Winastra telah bertemu dengan Gubernur terkait hal tersebut. Dia berkata. Saya dengan Anda.

Ketua ASITA mengusulkan kalau bisa BPW (izin) harus diberikan ke kabupaten karena bersinggungan dengan kabupaten/kota. “Dan saat ini kita masih tunduk pada pusat karena tentunya izin PP 5 (PP 5/2021) sebenarnya berbasis risiko. Karena agen perjalanan dianggap berisiko rendah, mereka dipindahkan ke daerah/kota. instansi daerah/kota Hal ini karena Bali berbeda dengan daerah lain. Bali memiliki pulau, administrasi dan komando. "Ini adalah perintah gubernur." *k17: